PAMEKASAN, QOLBI.ID — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan membekukan kepengurusan PMII Komisariat UIN Madura masa khidmat 2025–2026 dan membentuk tim karteker untuk menjalankan roda organisasi sementara.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PC PMII Pamekasan Nomor 001.PC-XXXIV.V04.01.A-1.03.2026 yang ditetapkan pada 13 Maret 2026.
Selain membekukan kepengurusan, PC PMII Pamekasan juga membentuk tim karteker Pengurus Komisariat PMII UIN Madura. Tim tersebut ditugaskan menjalankan roda organisasi serta fungsi administratif harian hingga terbentuk kepengurusan baru.
Keputusan ini muncul tidak lama setelah mahasiswa PMII UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Kamis (12/3/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuding Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional di Pamekasan lalai dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Aksi berlangsung dengan membakar ban di depan pintu masuk kantor bupati sebagai bentuk protes. Massa juga sempat mencoba masuk ke area kantor hingga terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Mahasiswa mengaku kecewa karena perwakilan Satgas MBG maupun pihak BGN tidak hadir menemui massa untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang mereka soroti.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan program MBG seharusnya diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan aman bagi siswa.
Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat itu wajib sesuai peraturan Menteri Kesehatan,” kata Arisandi saat berorasi.
Ia menyebutkan, dari total 114 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Arisandi menilai kondisi tersebut menunjukkan pengawasan Satgas MBG belum maksimal. Bahkan ia mempertanyakan keseriusan Satgas dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu kami akan menggelar aksi lanjutan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG di beberapa wilayah di Pamekasan. Salah satunya kasus keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025.
Kasus serupa juga terjadi pada sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan yang diduga mengalami keracunan makanan pada 15 Oktober 2025.
Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026.
Selain itu, menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III Pamekasan pada 23 Februari 2026 juga sempat dikeluhkan.
Protes juga muncul dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Menu MBG dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diterima siswa pada 24 Februari 2026 disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi.
Menanggapi keputusan pembentukan tim karteker tersebut, Arisandi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dari perjuangan yang sedang mereka lakukan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan baik dan tidak merugikan siswa.
“Apapun risiko yang kami hadapi, kami tidak akan mundur dari perjuangan ini. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” tegas Arisandi.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga ada perbaikan nyata dari pihak terkait.
