QOLBI.ID,PAMEKASAN- Anggaran operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Campor, Proppo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diduga disunat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat hingga hampir Rp2,5 juta.
Uang operasional TPS yang harusnya disalurkan Rp4.454.000 hanya diberikan Rp 2 juta kepada KPPS setempat dan tidak ada tambahan apapun usai hari pemungutan dilaksanakan.
Pengakuan salah seorang Ketua KPPS yang enggan disebutkan identitasnya, menerima dana Rp 2 juta dari PPS, uang itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi petugas KPPS dan keamanan, tenda, ATK, kursi, meja dan uang transport petugas yang keluar serta keperluan lainnya.
“Jujur, uang Rp 2 juta itu memang kurang untuk kebutuhan operasional, namun karena memang tidak ada anggaran lain, maka terpaksa harus sangat irit,” ujarnya.
Ia mengaku, harus mengeluarkan uang pribadi untuk menambal kekurangan operasional.
“Teman-teman KPS butuh makanan ringan agar semangat, serta lainnya, terpaksa pakai uang sendiri,” ujarnya.
Dia menyebut, sesungguhnya dirinya enggan untuk mengungkapkan hal itu sebab sudah selesai, namun agar menjadi pembelajaran bersama, maka harus disuarakan.
“Mungkin uang pribadi yang keluar tidak seberapa, dan saya anggap sedekah, tapi kalau misalkan ada sisa tambahan, silakan disalurkan, agar tidak menimbulkan buruk sangka,” ujarnya.
Sementara, Ketua PPK Proppo, Abdus Suhud menjelaskan, akan menindaklanjuti keluhan dari KPPS yang tidak menerima anggaran operasional secara utuh.
“Memang uang operasional TPS itu tidak semua langsung ke rekening PPS secara bertahap, mungkin yang diberikan ke KPPS itu seadanya dulu,” ungkapnya
Namun untuk saat ini, katanya Suhud, semua anggaran operasional sudah turun semua ke PPS.
“Saya akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke PPS terkait, agar jelas, posisi uang operasional yang belum disalurkan, pasti akan klarifikasi,” ucapnya
Sementara itu, anggota PPS Campor, Kecamatan Proppo, Julianto, belum memberikan keterangan, saat dikonfimasi, yang bersangkutan tidak direspon.(*)
