QOLBI.ID – Presiden Joko Widodo tegas membantah tidak pernah menyodorkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilkada Jakarta.
“Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik,” tegas Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).
Menurut Kepala Negara, dirinya bukanlah ketua umum partai politik yang memang memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengusung sosok tertentu untuk mengikuti ajang kontestasi politik nasional atau daerah.
“Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal apakah benar ia pernah menyodorkan nama Kaesang kepada parpol-parpol, Jokowi dengan tegas membantah.
Menurutnya, ia tak pernah menawarkan nama Kaesang kepada individu politisi atau partai manapun.
“Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” tegasnya.
Berawal dari pernyataan PKS
Diketahui, isu soal Kepala Negara yang mendorong nama Kaesang maju di Pilkada Jakarta diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.
Aboe menuding Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mengamankan tiket maju pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024.
Aboe bahkan mengungkapkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai.
“Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja,” kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Namun Aboe tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaesang.
Ia juga tidak membantah maupun membenarkan jika PKS menjadi salah satu partai yang ditawari. “Sudah ya, cukup ya. (Disodorkan) Ke mana-mana,” ucap dia.
Aboe juga bungkam ketika ditanya informasi tersebut diperoleh dari mana.
Menurut dia, praktik cawe-cawe di tanah politik sudah biasa terjadi. “Enggak ada, enggak ada,” katanya sambil berlalu.
Bantahan Kaesang
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta Aboe tidak membawa-bawa ayahnya terkait Pilkada Jakarta 2024.
Menurutnya, sebagai seorang ketum, dirinya lah yang memegang kewenangan untuk menentukan siapa sosok yang akan maju di Pilkada Jakarta.
“Sebagai ketua umum, saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang ketua umum kan saya!” ujar Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024) malam.
Kaesang menjelaskan, Jokowi tidak pernah menitipkan dirinya kepada partai-partai.
Karena itu, kata dia, Aboe tidak berbicara sesuai dengan fakta.
“Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik,” tuturnya.
Di sisi lain, Kaesang curiga PKS sebenarnya ingin menutup pintu koalisi dengan PSI di Jakarta.
Sejauh ini, PKS mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk maju di Jakarta.
“PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya enggak apa-apa juga,” jelas Kaesang.
Jokowi sempat tolak Kaesang ke Pilkada Jakarta
Sementara itu, jauh sebelum Sekjen PKS buka suara, Jokowi sempat disebut menolak Kaesang maju pada Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
“Tadi saya tanya sama bapak habis rapat, ‘Pak, gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta?’ ‘Waduh gitu, jangan Pak Zul,’ katanya,” tutur Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Respon Jokowi soal karier politik Kaesang serupa dengan responnya ketika ditanya mengenai peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024 pada 4 Mei 2023 lalu.
Kala itu, Jokowi meminta publik berpikir logis karena usia Gibran belum memenuhi syarat menjadi capres-cawapres jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasalnya, usia minimal capres-cawapres saat itu adalah 40 tahun. “Yang pertama umur, yang kedua (Gibran) baru dua tahun jadi wali kota, yang logis ajalah,” sebutnya.
