QOLBI.ID, PAMEKASAN- Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Front Massa Aksi (Famas) dan Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 15 Maret 2023.
Kedatangan mereka dalam rangka diskusi bersama Komisi I DPRD dan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait pelaksanaan Pilkades 2023.
Dihadapan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD serta DPMD, Ketua Famas, Abdus Salam Marhaen menawarkan opsi Pilkades serentak ditunda hingga pasca Pemilu 2024. Alasannya, Pemkab Pamekasan tengah krisis anggaran.
“Pelaksanaan Pilkades harus mempertimbangkan kondusifitas masyarakat dan anggaran, tahun ini iklim anggaran tidak stabil karena defisit APBD, sebaiknya Pilkades ditunda,” kata Abdus Salam Marhaen.
Opsi LSM itu ditanggapi oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Pamekasan, Wawan, yang ikut serta dalam forum.
Menurut Wawan, aspirasi masyarakat akan menjadi pertimbangan sebelum memutuskan pelaksanaan Pilkades 2023.
Hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah, lanjut Wawan menjelaskan, pejabat di luar Kecamatan kota untuk Pelaksana Tugas (Plt), kondusifitas masyarakat, dan ketersedian anggaran.
Untuk anggaran Pilkades, kata Wawan, tidak menganggarkan secara akumulatif, yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hanya untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa, sekitar Rp 500 juta.
“Anggaran itu hanya untuk kebutuhan konsultasi, menghadiri rapat serta operasional pelantikan PAW Kades. Itu pun sudah refocusing,” beber Wawan.
Terakhir, wawan menyampaikan bahwa keputusan Pilkades masih menunggu rapat koordinasi Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Digelar atau Pilkades ditunda, yang memutuskan Forkopimda,” terangya.(*)
