QOLBI.ID, PAMEKASAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memilih jalan melawan para demonstran, yang menuduh oknum pejabat memotong 10 persen Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paud, 20 persen untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan fee proyek 25 persen.
Perlawan Disdikbud soal tuduhan itu dibuktikan dengan keterangan Kepala Disdikbud, Akhmad Zaini, yang meminta aktivis buka-bukaan soal data pemotongan BOP, BOS dan fee proyek.
Menurut Zaini, begitu ia disapa, tuduhan aktivis tidak benar.
“Makanya kami meminta data kepada teman pendemo, coba serahkan data bukti adanya pemotongan itu biar fair, agar tidak jadi fitnah,”kata Zaini, Jumat, 10 September 2021.
Zaini menceritakan penyaluran BOP dan BOS ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing sekolah, tanpa melalui Disdikbud Pamekasan, anggaran bantuan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
Lebih lanjut Zaini menjelaskan, data penerima BOP dan BOS di input melalui operator sekolah, uang diterima langsung sekolah sebagai penerima.
Selanjutnya, kata dia, dana yang ditrenfer tersebut dikelola sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang disusun pihak sekolah, bahkan pelaporannya melalui pihak sekolah.
“Semua proses ini menggunakan aplikasi SIPBOS atau Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bos. Mulai perencanaan hingga pelaporan dananya juga pakai rekening. Lalu dimana celah Disdikbud melakukan pemotongan, wong uangnya tidak pernah mampir di Disdikbud,”tuturnya.
Soal tuduhan adanya fee proyek, Zaini meminta aktivis untuk membuktikan.
“Tidak fee proyek, jadi marilah kita lebih Arief menyikapi, kalau hanya dengar dari orang yang tidak paham BOS dan BOP jangan langsung menuduh. Apalagi dipublish,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan aktivis Pamekasan mencium adanya pemotongan BOP, BOS dan menerima fee proyek. Data tanpa angka itu disampaikan aktivis saat melakukan demonstrasi di depan kantor Disdikbud Pamekasan, Rabu, 8 September 2021.
“Kami tidak akan turun jalan kalau tidak kuat bukti, Wallahi bukti kami konkret,” kata Orator aksi, Ach Faisol.
Sumpah atas nama tuhan itu, kata Faisol, begitu ia disapa, bukti kalau data yang ia kantongi berkaitan dengan pemotongan BOP, BOS dan adanya fee proyek adalah fakta.
“Kami siap mempertanggung jawabkan,” ungkapnya.
Untuk membuktikan kebenaran data pemotongan dan fee proyek, Faisol akan membawa ke ranah hukum.
“Kasus ini akan dikawal, juga akan diproses secara hukum,”terangnya.(ros/her)
