QOLBI.ID, PAMEKASAN – Aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Madura (BMM) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Pamekasan, Kamis (29/01/2026).
Kedatangannya untuk menyampaikan sejumlah temuan krusial yang diduga melibatkan orang terdekat bupati Pamekasan untuk mengatur proyek fisik, Konsultan proyek hingga mutasi jabatan di beberapa dinas.
Dalam orasinya, Ketua BMM, Sujai mengungkap adanya keterlibatan Aspri Bupati Pamekasan bernama Fathorrahman yang diduga melakukan kapling proyek di sejumlah dinas dengan mengatasnamakan Bupati.
“Dalam Perubahan APBD tahun 2025 terdapat beberapa kode khusus proyek yang diduga dikapling Bupati melalui asprinya dan diklaim sebagai pokir dewan oleh dinas,” ujarnya.
Bahkan, diduga proyek yang dikapling tersebut sebagian akan dijual untuk membayar hutang Pilkada bupati Pamekasan.
“Beberapa kode khusus yang ada di P-APBD 2025 sudah ditandai, Pekerjaan itu sebagian ada di dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Pamekasan ,” ungkapnya.
Kemudian Aktivis GMNI tersebut mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan istri kedua Bupati Pamekasan, Tinuk dalam melakukan intervensi kebijakan Bupati, Pengaturan proyek fisik sampai urusan konsultan pekerjaan.
“Salah satunya dalam program konsultan pembangunan Pustu di Dinas Kesehatan, beberapa konsultan proyek bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui orang kepercayaannya (Farid), dan pekerjaan fisik Dinas Lingkungan Hidup,” terangnya.
selanjutnya, Pemkab Pamekasan menjelang mutasi eselon III untuk mengisi jabatan kepala bidang di beberapa dinas, kini mencuat dugaan keterlibatan orang terdekat bupati dan oknum ASN sebagai tim yang mengkoordinir lobi-lobi jabatan tersebut.
“Dari beberapa sumber data yang diperoleh, tim terdiri dari dua Aspri Bupati dan Istri kedua Bupati Pamekasan yang dikomando oleh salah satu kepala dinas. Dicurigai tim ini juga mengakomodir adanya dugaan tarif jabatan yang akan mengisi posisi strategis tingkat eselon III,” terang suja’i.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal sejumlah persoalan krusial yang berpotensi menjadikan uang rakyat APBD untuk kepentingan pribadi kelompok penguasa.
“Kami akan melakukan aksi demonstrasi jilid II untuk buka data ungkap mafia APBD Pamekasan. Kami berharap semua persoalan ini menjadi perhatian APH utamanya KPK ,” pungkasnya.
Saat menemui massa aksi, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menyatakan bahwa semua persoalan yang disampaikan ketua BMM itu tidak benar.
“Saudara Fathorrahman yang dikatakan keluar masuk OPD untuk meminta jatah proyek untuk kepentingan bupati itu tidak benar kecuali di luar sepengetahuan saya, kalau ada bukti meminta jatah proyek atau kompensasi, tunjukkan, akan saya copot Fathorrahman,” tegasnya.
Kemudian, Bupati Kholilurrahman menegaskan bahwa istri keduanya yang dibilang Nangningnung melakukan intervensi terhadap kepemerintahan juga tidak benar.
“Saya tau betul dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa yang dibilang Nangningnung itu tidak terlibat intervensi pemerintah,” jelasnya.
Beliau tidak membenarkan dalam urusan mutasi jabatan yang akan datang dibilang ada kompensasi dan semacamnya.
“Mutasi yang akan datang tidak beda jauh dengan mutasi sebelumnya, semua pejabat tidak tau waktu mutasi, sehingga banyak yang kebingungan ketika menerima undangan malam harinya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini akan melakukan upaya konfirmasi kepada semua pihak yang disebut, untuk menyajikan berita yang berimbang.
