PAMEKASAN, QOLBI.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Madura bakal kembali demo jilid II soal pelaksanaan program MBG yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Sementara jadwal aksi lanjutan dari PMII UIN Madura tersebut bakal dilaksanakan Selasa 17 Maret 2026 di depan Pendopo Bupati Pamekasan. Aksi yang sama sebelumnya dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026).
Arisandi, selaku ketua Komisariat PMII UIN Madura, menyampaikan aksi Mahasiswa ini murni panggilan jiwa, karena banyak keluhan dari orang tua siswa dan lembaga soal kualitas menu MBG.
Selanjutnya, ia menyatakan program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak memang patut diapresiasi. Namun, implementasi di lapangan harus didukung sistem distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang kuat.
Ia menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan terjadi di beberapa sekolah dalam pelaksanaan program tersebut. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan masih perlu diperkuat.
“Program dengan anggaran negara yang sangat besar harus disertai dengan transparansi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Mahasiswa,lanjut Arisandi, tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem sebelum program dijalankan secara luas. Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara apabila belum siap secara sistem.
“Jika belum benar-benar matang, sebaiknya program dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif,” katanya.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa keberadaan Satgas dan Korwil BGN kurang maksimal dalam mengatasi persoalan MBG.
“Kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan belum maksimal dalam mengatasi berbagai persoalan di lapangan,”tukasnya.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program tersebut tidak justru menimbulkan kesan bahwa program prioritas MBG menjadi masalah.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk masa depan generasi justru jadi persoalan MBG dibawah,”ucapnya.
Aktivis PMII menemukan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi tapi tidak punya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Jadi hasil invistigasi di lapangan hanya sebagian dapur yang diketahui telah memiliki instalasi pengolahan limbah. Maka dari itu, perlu pengawasan dan tindakan yang serius dari korwil BGN Pamekasan,”tukasnya.
Pihaknya, mendesak pada perlunya evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi fiskal, teknis pelaksanaan, maupun relevansinya terhadap kebijakan pendidikan nasional.
