PAMEKASAN, QOLBI.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Madura menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis, 12 Maret 2026. Mereka memprotes pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Dalam aksi itu, massa membakar ban di depan pintu masuk kantor bupati. Aksi sempat memanas ketika mahasiswa berusaha masuk ke halaman kantor sehingga terjadi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Mahasiswa menyatakan kekecewaan karena pihak Satuan Tugas (Satgas) MBG dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan tidak hadir menemui massa aksi.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tepat sasaran dan aman bagi siswa. Ia menyoroti temuan di lapangan terkait makanan yang dinilai tidak layak hingga dugaan kasus keracunan setelah siswa mengonsumsi menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Arisandi, masih ada dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut menjadi syarat untuk memastikan dapur memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
“Dari 114 dapur MBG di Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan aman dikonsumsi,” kata Arisandi dalam orasinya.
Ia menilai Satgas MBG seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang belum memiliki SLHS. Menurut dia, kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
PMII juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG. Di antaranya dugaan keracunan siswa di Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan yang dilaporkan mengalami keracunan pada 15 Oktober 2025.
Selain itu, sejumlah wali murid dilaporkan mengembalikan menu MBG yang dianggap tidak layak di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, pada 26 Februari 2026. Keluhan serupa juga muncul dari siswa SDN Kowel III yang menerima menu rapel dari SPPG Sewindu Barurambat Kota pada 23 Februari 2026.
Beberapa keluhan lain datang dari wali murid di SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong, terkait menu MBG dari SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diduga berbau kurang sedap. Menu MBG dari SPPG Yayasan Yasmin Ambet Pamekasan serta Yayasan Alhumaidy di Desa Blaban juga sempat menuai sorotan karena dinilai kurang layak.
“Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat. Kami meminta BGN turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Pamekasan,” ujar Arisandi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka meminta BGN bertanggung jawab atas dugaan kasus keracunan makanan, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran MBG, serta meminta program MBG di Pamekasan dihentikan sementara atau dievaluasi secara menyeluruh.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka.
