QOLBI.ID, PAMEKASAN – Proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga sampai triwulan kedua belum digelar.
Kondisi itu membuat Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail angkat bicara.
Menurut politikus partai Demokrat tersebut, selama ini dinas PUPR berlindung dibalik refocusing APBD 2021, tidak merealisasikan proyek infrastruktur.
Namun, saat ini Dinas PUPR tidak bisa mengelak lagi karena refocusing sudah final sejak bulan lalu.
“Perbupnya itu sudah selesai bulan kemarin, tapi sampai sekarang belum ada proyek besar direalisasikan,” kata Ismail.
Ia pun membuktikan jika proyek di PUPR belum ada yang digelar.
“Kemarin komisi III mengecek di UPL belum ada gelaran program besar infrastruktur,” ungkapnya.
Mantan aktivis PMII tersebut mengaku sudah sering kali menyampaikan kepada dinas PUPR untuk segera merealisasikan program infrastruktur.
“Kita sudah tiga kali rapat, mewanti-wanti untuk cepat digelar tapi kenyataannya tidak. Ini namanya lelet,” tuturnya.
Ismail khawatir proyek-proyek besar itu tidak terealisasi karena waktu yang mepet.
“Kalau gagal lelang pertama dan kedua jangka waktu pekerjaan hanya tiga bulan, siapa yang mau mengambil resiko jika digelar akhir tahun,”terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Cahya Wibawa mengakui proyek infrastruktur belum digelar, kendala awal refocusing anggaran sehingga harus merubah penganggaran kegiatan.
“Tapi penggaran sudah final, saat ini sudah mulai perencanaan pengadaan atau lelang,” bebernya.
Sedikitnya, kata Cahya, begitu ia disapa, terdapat tiga tender besar yang menjadi prioritas, yaitu kegiatan pemeliharaan berkala jalan Palengaan-Pegantenan dengan nilai Rp 6,5 miliar.
Palengaan-Pangereman Rp 4,1 miliar, dan Pembangunan jalan Pagentenan-Bujur Barat Rp 35 miliar.
“Kami optimis November pekerjaan sudah selesai,”terangnya.(mank/her)
