QOLBI.ID, PAMEKASAN – Bakal Calon Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus bermunculan. Status mereka beragam, ulama, politisi, pengusaha, birokrat, dan bahkan yang menarik perhatian publik belakangan ini bakal calon Bupati dari kalangan petani, sebut saja Achmadi.
Kak Achmadi, begitu ia disapa, anak dari seorang petani, dibesarkan dan dididik petani. Tahun ini, 2024, ia tengah berikhtiar maju sebagai calon Bupati Pamekasan.
Kendati menempati posisi mentereng sebagai Sekretaris DPC PPP dan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Kak Achmadi tetap menjalani aktivitasi bertani.
Wujud ikhtiar mantan dosen IAI Al-Khairat Pamekasan ini maju calon Bupati Pamekasan ini memasang kurang lebih 50 baliho masing-masing Desa.
Lebih dari itu, Kak Achmadi rutin turun lapangan menemui banyak lapisan masyarakat, ia meminta restu maju calon Bupati Pamekasan.
Tokoh dari kalangan ulama, ada pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Panempan, Pamekasan, Kiai Kholilurrahman. Kiai Kholil pernah memimpin Pamekasan selama lima tahun. Kini, kembali muncul sebagai sosok figur calon Bupati Pamekasan.
Kiai Kholil, juga rutin menemui masyarakat, menyampaikan niatnya maju pada Pilkada tahun ini.
Bakal calon Bupati dari kalangan politisi, ada nama Baddrut Tamam, incumbent. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dikabarkan belum ‘Puas’ melayani masyarakat Pamekasan, sehingga didorong banyak tokoh untuk kembali maju sebagai calon Bupati.
Figur selanjutnya, Khairul Umam atau Haji Her, nama pengusaha tembakau dan rokok itu disebut-sebut akan maju sebagai calon Bupati Pamekasan, sebagian pendapat menyebut, Haji Her akan menyiapkan logistik untuk calon lain yang diusung ulama.
Terakhir dari kalangan birokrat. Siapa dia?, jawabannya adalah Fattah Jasin. Pak Fattah, begitu awak media menyapa, mendampingi Baddrut Tamam menggantikan alm Wabup Rajae, keberadaannya di Pamekasan sempat ditolak sebagian kelompok warga karena bukan orang asli Pamekasan.
Kelompok warga lainnya yang menolak Fattah karena pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan kasus pengadaan jasa dan barang di Tulungagung, ketika masih aktif sebagai Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur.(*)
