QOLBI.ID, PAMEKASAN- Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, resmi diikat kontrak kerja, oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Penandatangan kontrak kerja dilaksanakan seusai apel di lapangan Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Kamis, 17 Februari 2022.
Seluruh Kepala OPD memulai kontrak kerja pekan depan, Senin, 21 Februari 2022. Dalam kontrak, Jika gagal melaksanakan program, mereka dipindah tugaskan menjadi staf. Sebaliknya, ada reward dari Pemkab, jika kontrak kerja berjalan lancar.
Kontrak kerja Bupati dengan Kepala OPD bagian dari strategi untuk memacu kinerja abdi negara yang menempati struktur penting pemerintahan.
Kendati terdapat ancaman posisi staf, Kepala OPD dan bawahannya, tidak perlu berpikir takut, kata Bupati, jadikan motivasi untuk membangkitkan semangat kerja demi rakyat Pamekasan.
“Jadi saya tegaskan lagi tujuannya kontrak kerja untuk berlomba-lomba, bukan berpikir takut jadi staf,” ungkap Baddrut Tamam.
Menurut Mas Tamam, begitu Bupati disapa, pejabat pemerintah harus memiliki semangat bekerja, karena negara sudah memberikan kesejahteraan.
“Negara sudah memberikan sesuatu kepada kita. Kesejahteraan, jaminan kesehatan, fasilitas sudah diberikan oleh negara, maka dari itu kita harus dituntut bekerja extraordinary,”ungkapnya.
Kenapa harus bekerja secara extraordinary, lanjut Mas Tamam menjelaskan, pertama karena saat ini masih kondisi Pandemi Virus Corona (Covid-19), dan kedua revolusi industri. Dua faktor itu, menuntut pemerintah bergeser dari kerja biasa untuk kerja luar biasa.
“Kemudian bisa memberikan pelayanan yang excellent dan melaksanakan program yang lebih memberikan out come terhadap masyarakat,”tuturnya.
Kemudian mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut menyampaikan sepuluh program prioritas Pemkab Pamekasan yang disepakati dalam RPJMD, Anak cerdas dan pintar (Acar). Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Rujak Corek), Kesehatan Gratis (SEHATI), 10 Ribu WUB dan Pengusaha Baru (Sapu Tangan Biru), Petani, Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjeng), Perizinan dan Administrasi Kependudukan Cepat Berbasis IT(Jidulasis) Desa Cerdas dan Mandiri (Desa Cermad), Satu Truk Tangki Air dan Jaringan Air Minum (Strungking Desa),
Bantuan Sosial (Tekker Pandan), dan Pemerintah Bersih dan Pelayanan Prima (Krepek Tette). Bupati menginginkan program prioritas tersebut terealisasi
“Keseluruhannya sepuluh prioritas itu adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta reformasi birokrasi,” terangnya.(ROS/HER)
